JAKARTA – Pemerintahan bakal menggelontorkan anggaran Rp6 triliun untuk bantuan pangan berupa beras 10 kg pada Januari-Februari 2025. Anggaran tersebut akan diambil dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat (BA BUN).
Hal tersebut dikatakan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Kompleks Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (2/12/2024). “Totalnya (anggaran) untuk dua itu kurang lebih Rp6 triliun. Diambil dari dana BUN,” kata Zulkifli.
Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan bahwa pemberian bantuan pangan telah disetujui dalam rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
Lanjut Zulhas, bantuan pangan akan diberikan kepada 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Sehingga total beras yang dibutuhkan sebanyak 160 ribu per bulan selama Januari hingga Februari 2025.
Tak hanya bantuan pangan kata Zulhas, pemerintah juga akan melakukan operasi pasar dengan menggelontorkan beras stabilisasi harga dan pasokan pangan (SPHP) milik Perum Bulog.
“Operasi pasar beras SPHP itu 150 ribu ton di Januari dan 150 ribu ton di Februari. Dengan begitu Bulog stoknya akan berkurang dan nanti pada Maret-April akan panen raya, Bulog harus membeli gabah karena panennya kan di atas 3 juta ton. Pada Maret-Mei, Bulog harus membeli kira-kira 2 juta ton gabah petani,” tegasnya.
Zulhas pun meminta tambahan anggaran kepada DPR untuk kementeriannya sebesar Rp510 miliar dari alokasi yang didapat Rp40 miliar pada 2025.
Anggaran itu katanya dibutuhkan untuk mencapai target swasembada pangan pada 2027. Dengan tambahan itu, anggaran Kementerian Koordinator Pangan pada 2025 akan mencapai Rp550 miliar. (ORH).
