DAMPEK – Para kepala desa, sekretaris desa (sekdes), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Lamba Leda Utara akan berdialog dengan aparat penegak hukum (APH) di kantor Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Senin (9/12/2024).
Hal tersebut dibenarkan oleh Camat Lamba Leda Utara Agus Supratman saat dikonfirmasi pada Minggu (8/12/2024). Pertemuan tersebut kata Agus dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia.
“Iya besok ada kegiatan hari anti korupsi sedunia bersama teman-teman APH. Kegiatannya lebih pada arahan teman-teman APH lalu dialog atau diskusi,” kata Agus.
“Teman teman APH (Forkopincam), para kades, para sekdes dan para BPD. Kontribusi bersama kami untuk minum dan makan siang bersama. Tidak ada biaya lain lain,” tambahnya.
Menurut Agus, koordinator kegiatan tersebut dipercayakan kepada Kepala Desa Satar Punda Barat. Agus mengaku, pihaknya hanya membantu memfasilitasi kegiatan tersebut di kantor kecamatan.
Saat ditanyakan soal pungutan Rp1 juta kepada setiap Kades, Agus tak membenarkan hal tersebut. Dia berdalih menanyakan hal tersebut kepada koordinator acara.
“Saya koordinasi ke koordinator kegiatan dulu. Kalau itu benar, berarti mereka ambil dari program bidang tiga APBDES tentang sosialisasi kesadaran hukum,” tegasnya.
“Kegiatan ini demi pengawasan pelaksanaan APBDES ke depan, agar tidak terjadi seperti hal sebelumnya di wilayah ini. Saya tanyakan dulu,” katanya.
Lanjut Agus, pihaknya telah melayangkan undangan secara resmi kepada para Kades. “Kalau dari kecamatan, surat resmi ada. Undangan mengikuti kegiatan hari anti korupsi sedunia. Undangannya keluar hari Jumat lalu,” jelasnya.
Sumber Journalpost.id yang enggan menyebutkan namanya mengaku kesal dengan dana yang dikumpulkan tersebut. Pasalnya pungutan uang tersebut tanpa melalui rapat bersama.
“Kami akan kumpul uang sebanyak Rp1.000.000. Yang saya tidak suka, tanpa melalui rapat persiapan. Lalu tidak ada surat pemberitahuan dari kecamatan, tidak ada. Hanya informasi dari teman-teman kades,” katanya dengan kesal.
“Infonya dari kecamatan, Tapi cukup aneh ya, biasanya kalau ada kegiatan minimal ada surat resmi. pertama pasti ada rapat awal persiapan. Ho’ok toe manga, (ini tidak ada-red). Kami sekarang sudah pusing mau ambil uang darimana untuk kumpul itu besok,” bebernya.
